Teropongnusa.com, - Biak Numfor - Pendukung dan simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati Biak Numfor nomor urut 2, Herry Aryo Naap dan Nehemia Wospakrik atau populer dengan singkatan Herry-Nehem, saat ini sedang bersiaga untuk melakukan segala sesuatu dalam rangka membela hak-hak paslon dukungan mereka menjelang diumumkannya hasil peradilan tingkat kasasi di Mahkamah Agung terkait gugatan paslon nomor urut 3 terhadap KPUD Biak Numfor terkait pencalonan kandidat nomor urut 2 itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Frans Somnof dan Obeth Ap, tim sukses Herry-Nehem, di Biak, Kamis 19 April 2018. “Kami memastikan bahwa kondisi stabilitas dan keamanan di Biak Numfor menjelang pengumuman hasil keputusan MA saat ini semakin memanas. Kami sudah tidak mampu mengendalikan emosi ribuan warga pendukung paslon nomor urut dua, Herry Nehem,” kata Frans Somnof kepada redaksi media ini melalui pesan WhatsApp-nya.

Untuk itu, lanjut Frans, mereka meminta kepada aparat penegak hukum di Biak Numfor untuk menyampaikan kondisi yang semakin kacau tersebut ke institusi terkait pengamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta. “Kami minta agar para pimpinan penegak hukum di Biak Numfor, yakni Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan, Dandim dan Dandrem untuk menyampaikan situasi yang semakin kurang kondusif di Biak Numfor ini kepada penegak hukum di Jakarta,” imbuh Frans Somnof.

Hampir bersamaan waktunya, Obeth Ap menyampaikan melalui jalur pesan WA-nya bahwa masyarakat Biak Numfor sangat tidak menerima jika pasangan calon nomor urut 2 didiskualifikasi dari kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) Biak Numfor. “Masyarakat Biak Numfor sangat tidak terima jika Herry Nehem didiskualifikasi dari pesta demokrasi pilkada Biak Numfor saat ini dengan alasan yang kurang rasional,” ujar Obeth.

Sebagaimana diketahui bahwa, pasangan Herry Nehem digugat oleh pasangan nomor 3, Nicodemus Ronsumbre dan Akmal Bakhri (Normal) dengan dasar gugatan tentang kebijakan Herry Nehem yang merupakan incumbent melakukan penggantian Direktur RSUD Biak Numfor. Pada saat penggantian dilakukan, waktunya menjelang pelaksanaan pilkada. Sesuai ketentuan yang ada, seorang kepala daerah tidak boleh melakukan pergeseran pejabat dalam kurun waktu 6 bulan menjelang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dan 6 bulan sesudah pelantikan paslon pemenang pilkada dilantik menjadi kepala daerah.

“Yang dilakukan oleh Pak Herry Aryo Naap khan bertujuan untuk menyelamatkan kondisi daerah dan masyarakat Biak Numfor. Karena pejabat lama tidak becus melaksanakan tugasnya, diduga korupsi meraja-lela di RSUD saat itu. Bayangkan, obat-obatan untuk kebutuhan rakyat berobat ke RSUD Biak Numfor tidak tersedia lagi,” beber Obeth.

Penantian terhadap hasil keputusan MA terhadap pengajuan kasasi oleh KPUD Biak Numfor yang dikalahkan oleh paslon penggugat di tingkat pengadilan negeri dan banding, telah menaikan suhu politik di Biak Numfor, yang dapat saja sewaktu-waktu memicu eskalasi di tataran akar rumput. Jika itu terjadi, maka sangat mungkin akan menyulut kemarahan rakyat dan berakhir kepada kerusuhan dan anarkisme massa.

“Kami sudah berupaya menahan dan meredakan emosi rakyat, terutama para pendukung Herry Nehem. Tetapi mereka menyatakan bahwa kita pasti akan berperang di Biak jika paslon nomor urut 2 didiskualifikasi,” ujar kedua tokoh masyarakat Biak Numfor itu dalam nada pesan yang sama.

Masyarakat Biak Numfor sangat menyesal dan menyayangkan sikap paslon nomor 3, Nicodemus Ronsumbre dan Akmal Bachri, yang tidak melihat persoalan daerah, sehingga ada tuntutan rakyat dan paramedis agar direktur RSUD Biak diganti. “Berpolitik itu harus memperhatikan kepentingan rakyat, jangan hanya memburu kekuasaan semata. Janganlah kebijakan baik yang dilakukan oleh incumben dalam rangka menyelamatkan masyarakat dijadikan senjata untuk menjatuhkan lawan politik. Ini namanya berpolitik dengan cara biadab, pasti hasilnya tidak baik,” imbuh Obeth dengan nada kesal.

Melihat kondisi terkini di Biak Numfor, beberapa respon masyarakat yang berhasil dihimpun redaksi media ini, menunjukkan bahwa situasi yang ada benar-benar perlu mendapat perhatian serius dari para pengambil kebijakan, termasuk aparat keamanan.

Josua misalnya, warga pekerja swasta ini menilai bahwa Niko Akmal hanya lebih mementingkan kepentingan politik dibanding melihat kondisi rakyat Biak Numfor. “Masyarakat butuh pelayanan yang baik, terutama pada masalah pelayanan kesehatan di RSUD Biak,” kata Josua, Kamis, 19 April 2018.

Sada, salah satu pendukung Herry Nehem, menyampaikan bahwa jika Herry Nehem diskualifikasi dipastikan jalur transportasi Biak – Supiori melewati jalur barat akan dilumpuhkan secara total.

Orgenes, pendukung Herry Nehem lainnya, menyampaikan bahwa jika putusan kasasi mengecewakan rakyat Biak Numfor, mereka pastikan akan menduduki Kantor KPUD dan PANWAS sampai Pilkada Biak ditunda atau dibatalkan.

Derek Bonggoibo, warga dari Biak bagian Barat, menyampaikan bahwa masyarakat Biak Barat Swandiwe memastikan bahwa apabila paslon nomor 2 Herry Nehem tidak lolos, maka dipastikan akan ada konflik besar-besaran. “Bahkan dipastikan Pilkada Gubernur dan Bupati di wilayah Biak Barat dan Swandiwe akan dipaksa dibatalkan. Kami masyarakat Swandiwe Biak Barat sudah siap untuk berperang,” ujar Derek.

Sementara itu, Hendrik Marandof, timses Herry Nehem yang mukim di Kota Biak memastikan bahwa jika paslon nomor 2 digagalkan ikut pilkada, berarti KPUD dan Panwas Biak juga menginginkan konflik di Biak. “Saya yakin pasti akan ada korban. Kami sudah berusaha menenangkan pendukung tetapi mereka tidak bisa menerima alasan didiskualifikasi. Menurut mereka, jika pada pilkada 27 Juni nanti paslon nomor 2 kalah dalam pemilihan, para pendukung akan menerima kekalahan itu. “Kalau kalah di pemilihan kami terima, tetapi jika dikalahkan dengan alasan macam-macam seperti ini, kami pastikan Biak akan berdarah,” tegas Hendrik. (YYK/Red)

Teropongnusa.com, JAKARTA - Protes keras insan pers atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Dewan Pers kian deras mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Gerakan protes itu makin memuncak akibat maraknya tindakan kriminalisasi terhadap pers di berbagai daerah namun Dewan Pers terlihat diam saja, bahkan terkesan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan.

Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke telah mengambil langkah hukum sebagai upaya mengakomodir aspirasi para wartawan dan media dari berbagai daerah yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Pada Kamis. 19 April 2018, kedua pimpinan organisasi pers ini resmi melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menunjuk tim kuasa hukum yang diketuai Dolfi Rompas, SH, MH.

Berbagai aturan dan kebijakan Dewan Pers yang dinilai melampaui kewenangannya antara lain adalah melaksanakan kegiatan wajib bagi wartawan Indonesia untuk ikut Uji Kompetensi Wartawan melalui Lembaga Penguji Standar Kompetensi Wartawan yang ditetapkan sendiri oleh Dewan Pers dengan cara membuat peraturan-peraturan sepihak. Tindakan yang dilakukan Dewan Pers ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melampaui kewenangan fungsi Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) UU Pers.

“Berdasarkan fungsi Dewan Pers tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Dewan Pers sebagai lembaga yang dapat menyelenggarakan uji kompetensi wartawan,” ujar Dolfi Rompas, selaku kuasa hukum penggugat.

Perbuatan Dewan Pers menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi wartawan juga sangat bertentangan atau menyalahi Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: _“(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi profesi yang independen.(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”._

Kegiatan uji kompetensi wartawan tersebut di atas juga menyalahi atau melanggar pasal 1 ayat (1) & (2); dan pasal 3, serta pasal 4 ayat (1) & (2) Peraturan Pemerintah tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. “Jadi sangat jelas di sini aturan hukum menjelaskan bahwa lembaga yang berwenang menetapkan atau mengeluarkan lisensi bagi Lembaga Uji Kompetensi atau Lembaga Sertifikasi Profesi adalah BNSP bukannya Dewan Pers. Sehingga Lembaga Uji Kompetensi Wartawan yang ditunjuk atau ditetapkan Dewan Pers dalam Surat Keputusannya adalah ilegal dan tidak memiliki dasar hukum dan sangat merugikan wartawan,” imbuh Dolfie Rompas.

Sementara itu, Hence Mandagi selaku Ketua Umum DPP SPRI menegaskan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi organisasi wartawan yang menetapkan sendiri peraturannya dengan cara membuat dan menerapkan Peraturan Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan kepada seluruh organisasi pers masuk kategori Perbuatan Melawan Hukum. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan anggota dari organisasi-organisasi Pers yang memilih anggota Dewan Pers pada saat diberlakukan UU Pers tahun 1999 kini kehilangan hak dan kesempatan untuk ikut memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers. Dan bahkan organisasi-organisasi pers tersebut, termasuk SPRI, tidak dijadikan konstituen Dewan Pers akibat peraturan yang dibuat oleh Dewan Pers tentang Standar Organisasi Wartawan dengan menetapkan sepihak bahwa hanya tiga organisasi pers sebagai konstituen Dewan Pers yakni PWI, Aji, dan IJTI.

Mandagi juga mengatakan, tindakan Dewan Pers melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan pers dengan cara membuat Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers, sangat bertentangan dan melampaui fungsi dan kewenangan Dewan Pers sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf g UU Pers. “Dampak dari hasil verifikasi perusahaan pers yang diumumkan ke publik menyebabkan media massa atau perusahaan pers yang tidak atau belum diverifikasi menjadi kehilangan legitimasi di hadapan publik. Perusahaan pers yang belum atau tidak diverifikasi mengalami kerugian materil maupun imateril karena kehilangan peluang dan kesempatan serta terkendala untuk mendapatkan belanja iklan,” jelas Mandagi.

Selain itu, ada edaran Dewan Pers terkait hasil verifikasi perusahan pers di berbagai daerah menyebabkan sejumlah instansi pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum di daerah mengeluarkan kebijakan yang hanya melayani atau memberi akses informasi kepada media yang sudah diverifikasi Dewan Pers. Hal ini sangat merugikan perusahaan pers maupun wartawan yang bekerja pada perusahan pers yang dinyatakan belum lolos verifikasi Dewan Pers, karena mengalami kesulitan dalam memperoleh akses informasi dan akses pengembangan usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN PPWI Wilson Lalengke menegaskan, pihaknya mengajukan gugatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada seluruh pekerja media, secara khusus terhadap para jurnalis yang terdampak langsung dengan kebijakan Dewan Pers selama ini. Dua kasus yang diadukan dan ditangani PPWI yang terkait langsung dengan kebijakan Dewan Pers menjadi pertimbangan PPWI Nasional, sehingga merasa perlu melibatkan diri dalam proses gugat-menggugat secara hukum ini.

Kasus itu menurut data PPWI adalah:

1. Kriminalisasi terhadap dua jurnalis Aceh, Umar Effendi dan Mawardi terkait pemberitaan tentang “Tidak Sholat Jumat seorang oknum anggota DPRA, Azhari alias Cage, yang dimuat di media online Berita Atjeh dan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers mereka akhirnya dijebloskan ke penjara.

2. Kriminalisasi terhadap pers yang menimpa Pemimpin Umum media Jejak News Ismail Novendra terkait berita tentang dugaan KKN oknum pengusaha yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kapolda Sumatera Barat, dan meraup beberapa proyek strategis di sejumlah instansi pemerintah di Sumatera Barat. Kasus ini tetap berlanjut ke Pengadilan Negeri setempat meskipun Dewan Pers telah merekomendasikan agar kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan UU Pers, namun polisi tetap memproses menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP.

Salah satu kesimpulan dari dua kasus di atas, menurut Lalengke, bahwa sebenarnya rekomendasi Dewan Pers, dari pangkal hingga ke ujung hanyalah akal-akalan saja dan tidak membantu, serta tidak berguna alias tidak diperlukan. “Untuk itu Dewan Pers perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja sebelum uang negara habis digunakan untuk biaya operasional lembaga yang tidak berguna bagi dunia jurnalisme di negeri ini,” kata Wilson Lalengke.

Jebolan PPRA XLVIII Lemhanas RI tahun 2012 ini juga mengajak seluruh insan pers tanah air untuk ikut berjuang menegakan kemerdekaan pers agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers.

Kontak Person:

Hence Mandagi, SH, Ketua Umum DPP SPRI - 081340553444

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, Ketua Umum DPN PPWI – 081371549165

Dolfi Rompas, SH, MH, Ketua Tim Kuasa Hukum - 081319637555

Referensi kriminalisasi jurnalis Berita Atjeh, Umar Efendi dan Mawardi, di Lhokseumawe beberapa waktu silam:

1. http://www.pewarta-indonesia.com/warta-utama/warta-utama/17851-dewan-pers-terlibat-memenjarakan-jurnalis.html

2. http://www.pewarta-indonesia.com/warta-utama/warta-utama/17193-pernyataan-sikap-ppwi-atas-kriminalisasi-dua-jurnalis-berita-atjeh.html

3. http://www.pewarta-indonesia.com/warta-utama/warta-utama/17176-di-lhokseumawe-awak-media-dikriminalisasi-polisi.html

4. http://www.pewarta-indonesia.com/berita/hukum-a-kriminal/17189-dua-wartawan-aceh-diperkarakan-ke-polisi-ini-kronologi-kasusnya.html

5. http://www.pewarta-indonesia.com/kolom-pewarta/wilson-lalengke/17256-jurnalis-dikriminalisasi-dewan-pers-tak-berguna-dan-harus-dibubarkan.html

Referensi kriminalisasi jurnalis Jejak News, Ismail Novendra, di Padang:

1. http://www.ppwinews.com/2018/04/dpn-ppwi-bebaskan-novendra-tegakkan.html

2. http://www.ppwinews.com/2018/04/terkait-kasus-ismail-novendra-ppwi.html

3. http://www.ppwinews.com/2018/04/wartawan-dimeja-hijaukan-dewan-pers.html

4. http://www.ppwinews.com/2018/03/miris-kebijakan-kapolri-dikencingi.html

5. http://www.ppwinews.com/2018/03/spri-minta-kapolri-copot-kapolda-sumbar.html

Teropongnusa.com, Jakarta - Terkait proses persidangan atas kasus kriminalisasi jurnalis Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab media Jejak News, hari ini, Rabu 18 April 2018, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) menyampaikan Pandangan dan Pernyataan Sikap PPWI, sebagai berikut:

1. Kriminalisasi terhadap suara rakyat benar-benar brutal akhir-akhir ini. Sejumlah jurnalis dan wartawan masyarakat di berbagai daerah yang telah bekerja sesuai koridor jurnalisme tak berdaya ketika berhadapan dengan oknum-oknum bejat di institusi Kepolisian Republik Indonesia.

2. Hari ini, Rabu, 18 April 2018, sedang berlangsung akrobat kriminalisasi terhadap wartawan Ismail Novendra, Pemimpin Redaksi Koran Jejak News, di Pengadilan Negeri Padang. Kelindan persengkongkolan jahat oknum aparat di Polda Sumatera Barat dengan oknum pengusaha yang di-backingi oknum Kapolda Sumatera Barat, dan diaminkan oleh Kejaksaan Negeri Padang, benar-benar sebuah bentuk penistaan terhadap pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).

3. Dewan Pers yang oleh UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ditugaskan untuk mengakomadir segala persoalan yang melibatkan insan jurnalisme, saat ini diterkam tidak berdaya oleh kebijakannya sendiri. Ketentuan Dewan Pers tentang verifikasi media dan jurnalis, pada akhirnya harus berbenturan dengan kepentingan para oknum aparat, pengusaha, penguasa, dan pihak lainnya yang masih sangat alergi dengan keterbukaan, kejujuran, dan kehidupan yang mulia tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rekomendasi Dewan Pers dengan nomor suratnya 555/DP/K/X/2017 atas kasus pemberitaan pers di media Jejak News pimpinan Novendra hanya dijadikan lap pantat para oknum polisi di Polda Sumbar.

Berdasarkan point-point di atas, PPWI Menyatakan Sikap:

1) Mengecam keras kriminalisasi terhadap jurnalis dan wartawan masyarakat yang sedang marak terjadi di seantero nusantara, khususnya terhadap Ismail Novendra di Padang, Sumatera Barat terkait kasus pemberitaan dugaan KKN di koran Jejak News yang dikelolanya.

2) Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan dan kebijakan darurat, termasuk antara lain membubarkan Dewan Pers untuk kemudian membentuk dan/atau membenahi lembaga pengampu jurnalisme, publikasi, dan media massa nasional, dalam rangka menyelamatkan Konstitusi, khususnya pasal 28E ayat (3) dan pasal 28F UUD NRI, sebelum pelanggaran atas Konstitusi negara ini semakin masif, terstruktur, dan sistemik oleh para oknum komprador tamak di institusi kepolisian, kejaksaan, dewan pers, pengusaha nakal, dan pihak berkepentingan lainnya.

3) Mendesak Pengadilan Negeri Padang untuk membebaskan Ismail Novendra, Pimpinan Redaksi dan Penanggung Jawab koran Jejak News. Demikian juga, semua terduga, tersangka, dan terdakwa kasus kiriminalisasi pers yang sedang proses di seluruh tanah air harus dibebaskan. Keputusan membebaskan Ismail Novendra adalah langkah awal yang paling benar dalam rangka menegakkan Konstitusi, khususnya pasal 28 UUD NRI.

4) Mendesak aparat kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengusaha dan kroninya yang menjadi objek pemberitaan di Jejak News yang menjadi awal kasus ini. Patut diduga terdapat unsur KKN dalam proses mendapatkan dan melaksanakan proyek di beberapa instansi pemerintah di wilayah Sumatera Barat yang diberitakan di koran Jejak News tersebut.

5) Mendesak Mabes Polri, melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam Polri) untuk memeriksa dan menindak tegas para oknum polisi yang melakukan kriminalisasi terhadap wartawan Ismail Novendra, termasuk oknum Kapolda Sumbar Irjenpol Fakhrizal.

Demikian pernyataan sikap ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan ditindaklanjuti oleh para pihak terkait. Terima kasih.

Jakarta, 18 April 2018

Atas Nama PPWI seluruh Indonesia

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA (Ketua Umum)

H. Fachrul Razi, SIP, MIP (Sekretaris Jenderal)

Teropongnusa.com, Sumut - Seorang jurnalis dari media MitraPol perwakilan Semar Utara, Nevis Jaya Daeli mengalami tekanan psikis dan gangguan psikologi akibat "dipenjara" Polsek Medan Helvetia selama 15 jam stlh melakukan liputan investigasi Judi Sabung Ayam di daerah Kapten Sumarsono, gang Karya Bakti, Medan Helvetia, Minggu (15/4). 

Awalnya sekira pukul 14.30 WIB jurnalis Nevis Jaya dari MitraPol, media bentukan Kapolri (Purnawirawan) Roesmahadi ini hendak melakukan liputan investigasi judi sabung ayam yang diduga melibatkan oknum TNI di Jalan Kapten Sumarsono, gang Karya Bakti, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. 

Namun, jurnalis MitraPol ini baru 5 menit tiba di lokasi judi dan belum sempat masuk ke arena judi, tiba-tiba siang itu datang Tim Khusus Detasemen Intelijen Kodam I Bukit Barisan langsung menggerebek dan menahan 7 orang dilokasi judi termasuk seorang diantaranya jurnalis MitraPol Nevis Jaya Daeli. 

Meski telah menyebut dirinya adalah jurnalis yang tengah menginvestigasi judi sabung ayam, tetapi pihak Denintel Kodam I Bukit Barisan tetap memaksa jurnalis Nevis Jaya ikut ke markas Denintel guna dimintai keterangan. 

"Izin Ndan saya dari media MitraPol," sebut jurnalis Nevis Jaya kepada tim khusus Denintel Kodam I Bukit Barisan. 

Namun, pihak Denintel Kodam I Bukit Barisan tidak menggubris permintaan Nevis Jaya dan tetap memaksa jurnalis MitraPol untuk ikut ke markas Denintel.

"Ikut kau," kata Nevis menirukan kata-kata salah seorang Tim Khusus Denintel Kodam I Bukit Barisan. 

Selain memaksa jurnalis untuk ikut ke markas Denintel, salah seorang oknum Tim Khusus Denintel juga sempat mengabadikan kartu tanda pengenal milik Nevis Jaya. 

Setelah menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Denintel Kodam I Bukit Barisan yang dilakukan pihak Denintel, jurnalis Nevis Jaya bersama 6 orang warga sipil lainnya langsung dibawa ke sel tahanan Polsek Medan Helvetia pada malam itu juga.

Ironisnya, setelah tiba di Polsek Medan Helvetia, jurnalis MitraPol tetap diperiksa dan BAP oleh pihak juper Polsek Medan Helvetia.

Sebelum diperiksa, jurnalis Nevis Jaya mengaku berasal dari media MitraPol seraya menunjukkan identitas serta surat tugas investigasi dari Kepala Perwakilan MitraPol Sumatera Utara yang telah ditanda tangani, Hermansyah. Namun, juper, Hasibuan tidak menggubris dan tetap memeriksa Nevis.

Penahanan pun dilakukan pihak Polsek Medan Helvetia terhadap Nevis Jaya Daeli selama 15 jam di dalam sel tahanan, hingga Senin (16/4) dini hari baru jurnalis MitraPol ini dibebaskan pihak Polsek Medan Helvetia.

Setelah membebaskan jurnalis Nevis Jaya Daeli, Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia, Iptu Syahri Sebayang pun meminta maaf kepada Nevis Jaya dengan alasan sebagai mitra kerja.

"Apa bila ada tindakan dalam proses penahanan (Nevis Jaya Daeli), kami mohon maaf," ungkap Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia Iptu Syahri Sebayang yang ditirukan Nevis Jaya.

Akibat tindakan Polsek Medan Helvetia yang tidak mencerminkan sikap Promoter, MitraPol Perwakilan Sumatera Utara berencana akan melaporkan Kapolsek Medan Helvetia ke Propam Polda Sumatera Utara.

"Penahanan terhadap wartawan Mitrapol (Nevis Jaya Daeli) tidak profesional". Ucap Kepala Perwakilan MitraPol,  Hermansyah kepada wartawan.  

Hermansyah merasa sikap Polsek Sunggal dan Tim Khusus Denintel Kodam I Bukit Barisan dianggap telah melecehkan profesi jurnalis. Untuk itu pihaknya telah melaporkan kasus ini ke Biro Hukum MitraPol Perwakilan Sumatera Utara guna memproses kasus ini ke ranah hukum. 

*Evaluasi Danintel Kodam I Bukit Barisan*

Selain akan mempropamkan Kapolsek Medan Helvetia, Hermansyah juga mendesak Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Ibnu Triwidodo untuk mengevaluasi Komandan Detasemen Intelijen Kodam I Bukit Barisan atas tindakannya yang tidak menghormati jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. 

Alasan Kepala MitraPol Perwakilan Sumatera Utara, sikap yang dilakukan Denintel Kodam I Bukit Barisan telah melampaui standar operasional prosedur di institusi TNI. Sebab, pada saat Tim khusus Denintel menggerebek lokasi judi sabung ayam di kawasan Kapten Sumarsono Medan, Minggu (15/4) siang, Tim Khusus Denintel hanya mengamankan 7 warga sipil termasuk jurnalis Nevis Jaya Daeli. Sedang, oknum TNI yang terlibat dalam judi sabung ayam di lokasi perjudian tidak diamankan. 

Atas insiden penggerebekan tersebut, jurnalis MitraPol, Nevis Jaya Daeli turut diamankan selama 4 jam di markas Denintel Kodam I Bukit Barisan, selanjutnya jurnalis Nevis Jaya bersama 6 warga sipil langsung dilimpahkan ke Polsek Medan Helvetia.

Meski pun dalam penggerebekan, Jurnalis MitraPol ini telah menyebutkan dirinya jurnalis yang tengah melakukan investigasi atas judi sabung ayam, namun Tim Khusus Denintel Kodam I Bukit Barisan tetap mendesak Nevis Jaya untuk ikut dilakukan pemeriksaan selama 4 jam di Markas Denintel Kodam I Bukit Barisan. (PPWI)