Presiden Jokowi Ingin Dana Desa Digunakan untuk Proyek Padat Karya
Teropongnusa.com, Jakarta -
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk menjalankan program
dana desa secara swakelola. Salah satunya melalui program padat karya (cash for
work) yang diluncurkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur fisik Tanah
Air yang bersifat jangka pendek.
Oleh
karena itu, dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden bersama
sejumlah Menteri Kabinet Kerja pada Jumat, 3 November 2017, Kepala Negara
memerintahkan jajarannya untuk terus memperkuat seluruh aspek yang mendukung
jalannya program tersebut.
"Saya
minta agar kementerian/lembaga yang memiliki program di daerah atau di desa
dikonsolidasikan lagi baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi anggaran
pembiayaan," ujar Presiden.
Selain itu,
Presiden juga meminta agar pemanfaatan dana desa diperkuat dengan
program-program kementerian di daerah yang bisa mengembangkan sektor-sektor
unggulan dan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.
"Mulai
dari industri kecil-menengah, agro-bisnis, budi daya perikanan, dan sebagainya.
Dan juga perlu pelatihan dan pendampingan agar dapat menggali dan mengembangkan
potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing," ungkapnya.
Tak lupa,
Presiden berpesan agar jajarannya segera mengurangi hal-hal yang bersifat
administratif sehingga program dana desa maupun padat karya berjalan lebih
optimal.
"Jangan
sampai waktu kita habis, biaya kita juga berkurang karena hal-hal yang
berkaitan dengan kelengkapan SPJ," kata Presiden.
Meski
demikian, fungsi pengawasan tidak lepas dari perhatian Kepala Negara. Ia
meminta agar daerah diberikan pengetahuan dan pelatihan terkait penyusunan
laporan pertanggungjawaban, pedoman pelaksanaan, maupun petunjuk teknis yang
jelas dan sederhana guna menjaga kualitas program dana desa.
"Tapi
juga tolong agar controlling-nya, pengawasannya dari BPKP dan dari badan
pengawasan yang lain tetap diperkuat," ucap Presiden.
Terakhir,
Presiden pun berharap pemanfaatan dana desa secara swakelola dapat membantu
upaya pemerintah untuk menekan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
"Dana
yang mengalir semakin besar ke daerah/desa seharusnya bisa membuka lapangan
kerja yang lebih luas dan mengentaskan kemiskinan," ujar Presiden.
Sumber:ksp.co.id