Sejumlah Tokoh Adat Papua Menolak Ide Kemerdekaan Papua

Teropongnusa.com, Papua - Terkait isue hari kemerdekaan Papua yang akan diperingati pada tanggal 1 Desember 2017, sejumlah Tokoh Adat Papua menggelar jumpa pers pada hari Selasa, 28 November 2017 pukul 10.45 WIT, bertempat di Pendopo Yahim Pasar Lama Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.

Jumpa pers yang digelar oleh para Tokoh Adat Papua tersebut dalam rangka penolakan tanggal 1 Desember sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.

Beberapa media nasional dan lokal baik media elektronik, media cetak dan media siber antusias meliput dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada khalayak diantaranya: TvOne, Cendrawasih Pos, Harian Pagi Papua, Fasifik Pos, Elshinta, Lintas Papua, Warta Plus, Kabar Papua, ANTARAnews dan dari PPWI dengan portal berita www.pewarta-indonesia.com.

Sejumlah tokoh adat Papua dan pejabat negara  yang hadir dalam jumpa pers tersebut antara lain; Ketua Barisan Merah Putih/Ondoafi Waena Ramses Oheo, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura Martinus Marwari, SH., Staf Pribadi Kepresidenan Lennys Kogoya, Ketua Pengadilan DAS (Dewan Adat Sentani Kabupaten Jayapura) Boas Enok, Ondoafi Putali Sentani Timur Kabupaten Jayapura Nulce Monim, Ondoafi Kampumg Yahim Kabupaten Jayapura Albert Pelle, Ketua Lapago Kab. Jayapura Agus Rawa Kogoya, Ketua Bela Negara Kab. Jayapura, Sarlen Aya Taroe, dan Pdt. Timotius Wakur selaku Kepala Suku Besar Lapago.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Pribadi Kepresidenan menyampaikan tiga poin utama terkait kondisi Papua saat ini.

Pertama, Lennys Kogoya menyatakan bahwa Papua secara umum kondusif, Presiden Jokowi berkunjung sampai ke pedalaman melihat langsung perkembangan pembangunan di Papua.

"Sebagai bagian dari NKRI, Papua harus sama dalam pemerataan kesejahteraan pendidikan juga kesehatan serta pembangunan di segala bidang," papar Lennys kepada pewarta, Selasa (28/11).

Kedua, lanjut  Lennys Kogoya, Polemik pilkada di Kabupaten Tolikara sekarang sudah selesai dan ekonomi sudah normal seperti semula dengan dibukanya jalan utama Karubaga-Wamena.

"Tujuan kedatangan saya di Tolikara adalah memberikan jalan keluar antara dua kubu yang bertikai, dan hasilnya akan saya laporkan langsung ke Presiden Jokowi," jelasnya.

Lebih jauh, Lennys menyampaikan bahwa ada satu daerah di Papua yang saat ini belum kondusif yaitu Timika. Kondisi tersebut terdapat di areal PT Freeport Indonesia dan belum diketahui penyebabnya apakah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau ada kepentingan lain yang memicu memanasnya keadaan di area tersebut.

Terkait hal itu, Lennys akan mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk tim khusus  pencari fakta agar publik mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam gejolak di Timika.

"Keadaan di Timika pada saat ini kurang kondusif dengan adanya gejolak di areal PT.  Freeport Indonesia. Apakah ini murni dari KKB atau ada kepentingan khusus dan masalah lain dibalik kejadian ini. Saya saran ke presiden untuk dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) di Timika. Biar tahu siapa atau kelompok mana yang bermain di Timika, dan tahu akar permasalahan di Timika. Siapa yang melakukan kekerasan di Timika selama ini," beber Lennys.

Ketika disinggung santernya isue yang berkembang terkait peringatan hari kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember mendatang, Lennys meyakinkan kepada publik bahwa tidak akan ada pergerakan kemerdekaan Papua, Ia berharap masyarakat tetap tenang dan serahkan sepenuhnya kepada para Tokoh Adat Papua.

"Masalah 1 Desember semuanya diharap tenang. Percayakan kepada kami para tokoh adat untuk tanggal 1 Desember tidak ada pergerakan-pergerakan yang mengarah pada kemerdekaan Papua," tandas Lennys.

Di tempat yang sama, Ramses Ohee, Ketua BPM (Barisan Merah Putih) Provinsi Papua, menyampaikan bahwa selaku sesepuh Papua dirinya meyakinkan kepada masyarakat Papua bahwasanya NKRI lahir atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Papua lahir atas perjuangan yang sangat berat direbut dari penjajah dimana Papua yang dulu bernama Irian Barat adalah bagian dari NKRI dan akan tetap menjadi bagian NKRI selamanya.

"Saya sebagai sesepuh harus menjelaskan apa itu NKRI. NKRI adalah negara dan bangsa anugerah dari Tuhan YME yang diberikan untuk Papua. NKRI dulu dijajah Belanda dan kita sebagai generasi pemuda merebut Kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemerdekaan tidak bisa diperoleh begitu saja termasuk di Papua. Pada tanggal 28 Oktober 1928 para tokoh berkumpul di Jakarta," papar Ketua BPM kepada pewarta.

"Mereka bangkit dan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, dan Tuhan berkehendak bahwa dari Sabang sampai Merauke untuk satukan tekad merpersatukan seluruh pemuda Indonesia yang tertuang dalam Sumpah Pemuda untuk Indonesia merdeka sebagai negara utuh yang ada di muka bumi. Lahirnya sumpah pemuda yang dipimpin Boedi Utomo yang menyatakan bahwa bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, bahasa satu bahasa Indonesia. Bahwa Irian Barat sekarang Papua adalah bagian dari NKRI," tegas Ramses Ohee selaku sesepuh masyarakat Papua.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Dewan Adat Sentani (DAS) Kabupaten Jayapura Boas Enok menyatakan bahwa semua isue Papua merdeka hanya isue belaka yang digulirkan dari Jakarta dan ditimpakan ke Papua.

Ia justru menyoroti ketimpangan yang terjadi di Papua pada sektor pembangunan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan tingkat pendidikan yang sangat minim di Papua.

Ia berharap Pemerintah pusat fokus pada ketika masalah itu untuk segera dibenahi dan tidak terkontaminasi oleh isue-isue terkait gerakan 1 Desember sebagai kemerdekaan Papua.

"Papua yang dikabarkan banyak masalah ini dan itu adalah omong kosong. Salah satunya adalah KKB yang mempunyai senjata. Senjata ini masuk dari mana. Isue timbul di Jakarta dan dikembalikan ke Papua. Papua saat ini menangis adanya pendidikan dam kesehatan serta pembangunan yang belum merata. Adanya gejolak tanggal 1 Desember saya nyatakan tidak ada. Pemerintah harus melihat Papua dan turun langsung ke lapangan apa yang mereka rasakan pada saat ini. Papua cinta kedamaian di bumi NKRI ini," tegas Boas.

Selain para tokoh adat dan staff kepresidenan, Pdt. Timotius Wakur selaku Kepala Suku Besar Lapago juga menyampaikan kepada publik yang diliput oleh media lokal maupun nasional dalam jumpa pers Selasa (28/11) kemarin.

Menurut Pdt. Timotius Wakur, pada prinsipnya Papua dalam kondisi damai makmur sentosa. Adapun gejolak dan isue terkait keinginan Papua merdeka merupakan dari efek ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada masyarakat Papua untuk mengelola dan mengatur keuangan serta belanja daerah, termasuk terkait dana Otsus.

"Papua sudah damai dan makmur dengan pepatah berat kita pikul ringan kita jinjing. Kenapa orang Papua ingin merdeka dan lepas dari negara Indonesia. Karena dari Jakarta belum memberikan kepercayaan ke Papua untuk mengatur keuangan dan belanja daerah. Salah satunya penggunaan dana otsus yang terus menjadi sorotan di Jakarta," jelas Pdt. Timotius Wakur.

Sementara itu, Ketua Bela Negara Kab. Jayapura Sarlen Aya Taroe menegaskan bahwa isue 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua hanya ulah dari kelompok yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa bukan untuk kepentingan masyarakat Papua melainkan untuk kepentingan kelompok dan golongannya pribadi.

"Adanya isue yang bergulir tentang 1 Desember, itu hanyalah ulah dari sekelompok orang atau golongan untuk memecah belah di Papua. Masyarakat Papua sangat prihatin adanya perdamaian yang selama ini sudah dibina sesama masyarakat harus hancur gara-gara kepentingan kelompok yang mementingkan diri sendiri," ungkap Sarlen.

Setelah para tokoh adat dan tokoh agama Papua menyampaikan keterangannya kepada pewarta, para tokoh menyatakan sikap yang dibacakan oleh Martinus Marwari, SH, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) sebagai berikut :

PERNYATAAN SIKAP

”PENOLAKAN 1 DESEMBER SEBAGAI HARI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA”

Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi di tanah Papua mengakibatkan melemahnya semangat ke-Indonesiaan bagi masyarakat di Papua, khususnya kami masyarakat adat Papua. Permasalahan yang memecah belah semangat ke-Indonesiaan tersebut merupakan upaya kelompok separatis dan politik yang ingin mengadu domba persatuan antara kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia yang kami cintai. Apabila permasalahan tersebut terus berlarut dan dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak persatuan dan persaudaraan kami masyarakat Papua yang merupakan bagian dari Bangsa Indonesia.

Selain itu, timbulnya upaya memecahbelah oleh kelompok pengkhianat Bangsa akan persatuan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia harus segera ditindak dengan tegas agar mewujudkan perdamaian, keamanan dan penguatan semangat ke-Indonesiaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kami masyarakat Papua sangat prihatin terhadap kondisi masyarakat serta persaudaraan kami masyarakat Papua sebagai bagian dari Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami Perwakilan Masyarakat Adat Papua menyatakan sikap sebagai berikut :

PERTAMA; Kami menolak dengan tegas tanggal 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua atau hari TPN-OPM, dan mendeklarasikan bahwa tanggal 1 Mei 1963 sebagai ”Hari kembalinya Irian Barat” ke pangkuan ibu pertiwi NKRI dan hendaklah tanggal tersebut diberlakukan sebagai hari libur untuk seluruh Papua.

KEDUA; Kami menolak dengan tegas seluruh kegiatan dan aktivitas kelompok politik maupun kelompok bersenjata serta ormas-ormas yang tidak pro-NKRI yang bertujuan untuk memecahbelah dan merusak rasa persaudaraan kami masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia. Kita harus mengingat sejarah bangsa, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang telah diperjuangkan oleh seluruh pahlawan bangsa dari berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Selama ini, berbagai kelompok dan ormas yang tidak pro-NKRI telah melakukan kebohongan dan provokasi terhadap masyarakat Papua untuk mendukung Papua memisahkan diri dari Indonesia. Mereka meracuni masyarakat Papua dengan dalih Papua akan lebih maju dan sejahtera jika mendirikan negara sendiri. Padahal ini adalah tipu daya dari kelompok yang ingin menguasai Papua.

KETIGA; Kami menyerukan kepada semua pihak separatis mulai dari kelompok politik  maupun kelompok bersenjata agar menghentikan semua aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua, karena kegiatan aksi makar ini tidak dapat mensejahterakan orang Papua dan hanya menimbulkan perpecahan bagi Bangsa Indonesia sekaligus masyarakat Papua di tanah yang damai yang kita cintai ini. Mari kita membangun tanah Papua menjadi tanah yang subur, maju dan damai bagi generasi penerus kita, bagi anak dan cucu kita masyarakat Papua.

KEEMPAT; Mengutuk segala bentuk politisasi agama dan cara-cara kekerasan TPN OPM yang telah menciptakan situasi di berbagai wilayah di Papua menjadi tidak kondusif. Dinamika politik yang terjadi sekarang ini cenderung menggunakan agama sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik, sehingga telah merusak agama sebagai ranah yang suci, baik, adil dan damai. Agama harusnya dapat memurnikan dunia politik dan tidak sebaliknya justru membuat politik tampak kotor dan tidak beradab.

KELIMA; Mendesak kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap semua pihak yang akan merongrong Pancasila, kebhinekaan, UUD 1945 dan memecah belah masyarakat dengan berbagai isu agar segera dibubarkan. Pemerintah tidak boleh takut, apalagi kalah dengan kelompok-kelompok yang membawa ideologi, ajaran, dan doktrin yang bertujuan untuk menghancurkan bangsa ini. Kami berharap kepada para penegak hukum agar mereka benar-benar menjaga independensi dan tidak terpengaruh dengan berbagai tekanan dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat di Papua.

KEENAM; Kami mendesak pemerintah untuk merubah regulasi dalam prioritas pembangunan di wilayah Papua agar sesuai dengan karakteristik SDM beserta SDA yang ada di wilayah Papua. Selain itu, pemerintah juga harus memberi perubahan khususnya karakter bagi masyarakat di Papua agar dapat membangun daerahnya secara mandiri. Hal ini dilakukan agar pembangunan di wilayah Papua dapat menguntungkan masyarakat Papua secara umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

KETUJUH; Kami mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada para mantan pejuang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, pemuda dan perempuan Papua untuk saling bekerjasama memberantas kelompok separatis yang ingin merugikan masyarakat Papua dengan dalih kemerdekaan dan kesejahteraan yang hanya merupakan tipu daya kelompok separatis dan politik yang merugikan masyarakat. Serta mengajak kepada seluruh masyarakat Papua agar tanggal 1 Desember tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan memecah belah persaudaraan masyarakat Papua dan Bangsa Indonesia.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk rasa cinta dan semangat keindonesiaan kami terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

Setelah pembacaan pernyataan sikap, para tokoh Adat, tokoh agama, dan staf kepresidenan melakukan foto bersama sebelum menutup jumpa pers. (SYF/Red)