Usai Diregrouping, Kondisi Gedung SDN Sukowidi Memprihatinkan
TEROPONGNUSA.COM | MAGETAN – Setelah diregrouping oleh pemerintah, kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukowidi, Kecamatan Nguntoronadi sangat memprihatinkan.
Berdasarkan pantauan, di halaman SDN tersebut banyak ditumbuhi ilalang dan dipenuhi dedaunan kering, bahkan dindingnya sudah mulai kusam dan catnya mengelupas.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar, Suroso, mengakui bahwa gedung SDN tersebut memang tidak dimanfaatkan kembali karena berbagai alasan. Meskipun demikian, pihaknya menegaskan sebagian besar gedung sekolah yang terkena regrouping lainnya sebenarnya tetap dimanfaatkan, seperti untuk kegiatan pendukung sekolah satu kawasan, ataupun digunakan untuk kegiatan masyarakat desa setempat.
“Tidak semua gedung itu nganggur, karena sebagian besar dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti misalnya untuk kegiatan pendukung sekolah satu kawasan ataupun untuk kegiatan desa,” kata Suroso, Jumat (21/5/2021).
Dijelaskan Suroso, sesuai data terakhir yang dimilikinya pada tahun 2020 terdapat 41 sekolah dasar yang masih aktif dari total sebelum diregrouping sebanyak 83 sekolah.
“Di data kami pada 2020 terdapat 41 sekolah yang masih aktif dari jumlah semula sebelum diregrouping 83 sekolah,” ungkapnya.
Sementara dari 42 sekolah yang diregrouping dan diketahui tidak digunakan sama sekali, pihaknya tidak melarang bilamana ada pemerintah desa yang ingin memanfaatkan. Mengingat, tanah yang menjadi lokasi sekolah adalah milik pemerintah desa dan hanya gedungnya saja yang menjadi aset pemerintah kabupaten.
“Karena itu tanahnya milik desa, dan diketahui gedungnya nganggur kami tidak melarang jika pihak desa ingin memanfaatkannya, asalkan ada komunikasi dengan kami itu boleh-boleh saja,” pungkas Suroso.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) DPD Magetan, Imam Yudhianto, SH, SE, MM, menyatakan keprihatinannya melihat kondisi gedung SD yang mangkrak dan tidak terurus tersebut. Dirinya mendesak agar Bupati Magetan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan Identifikasi dan assesment di lapangan.
"Mubadzir kalau tidak digunakan. Seyogyanya Bapak Bupati langsung turun melihat kondisinya ke lapangan. Melakukan rembug dengan UPTD dan Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat. Yang jelas, harus ada solusi terkait pemeliharaan dan juga penggunaannya," ujar Imam.
Terkait pengggunaan, Komnasdik menyarankan agar Dinas Pendidikan membuka peluang kerja sama penggunaannya dengan Desa atau Kelurahan, Pendidikan Luar Sekolah, Lembaga Pelatihan Usaha, Komunitas Pemuda dan Olahraga atau pihak ketiga yang sejalan dengan tujuan pendidikan.
"Kami berharap agar gedung-gedung tersebut segera bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jangan sampai ambruk dan rusak karena tidak ada yang merawat. Intinya harus berbasis publik, diputuskan dengan musyawarah dan bermanfaat positif bagi masyarakat sekitar," ungkapnya.
Imam menambahkan, untuk mencegah kemungkinan terjadinya regrouping ke depan, para pemangku kebijakan perlu melakukan re-strategi marketing dalam penerimaan murid baru.
"Sekolah milik Pemerintah tidak boleh kalah dengan swasta. Bukankah dukungan anggaran lebih dari cukup, belum lagi guru-gurunya juga bersertifikasi. Jadi semua harus sebanding antara penerimaan kesejahteraan dengan hasil kinerja di lapangan," tukasnya.
"Kepala Sekolah dan Guru harus lebih kreatif dalam mempromosikan sekolahnya. Selain sekolah harus kaya prestasi, juga perlu pendekatan kepada masyarakat sekitar. Menyampaikan keunggulan lokal yang menarik kepada orang tua, bahkan kalau perlu Guru harus aktif dalam e-literasi dan mengekspos semua kegiatan sekolah secara online. Agar mudah diakses oleh masyarakat secara umum. Dan biasanya sekarang yang dicari adalah sekolah yang berbasis religius. Jadi sekolah negeri mau tidak mau harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat," pungkas Imam.
Reporter: Denny Rubi
